Sejarah Flipmas Indonesia

Tanpa kecuali, tenaga pendidik perguruan tinggi di Indonesia wajib menunaikan Tri Darma seperti tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketiga Darma perguruan tinggi tersebut adalah Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Namun fakta yang terekam sampai saat ini, menunjukkan bahwa Dosen Perguruan Tinggi, PT lebih fokus pada pelaksanaan darma Pendidikan/ Pengajaran, berikutnya Penelitian. Darma Pengabdian kepada Masyarakat, PPM memperoleh perhatian yang paling minim atau bahkan dapat dikatakan, terabaikan.

Sampai saat ini, fakta lain menunjukkan belum bersinerginya kegiatan PPM antar Fakultas atau Program Studi di suatu PT, apalagi antar PT. Kalaupun sinergisme itu teridentifikasi, lebih disebabkan karena program PPM yang mensyaratkannya. Jika masing-masing LPM PT diwajibkan membuat peta kerja PPM (sinergisme antar program PPM PT) di lingkungannya selama 3-5 tahun terakhir, maka peta termaksud tentu tidak mampu mengekspresikan: 1) sinergisme program; 2) keserasian dengan visi-misi LPM PT dan 3) Konvergensi manfaat. Kondisi semacam ini lebih banyak disebabkan karena PPM yang dilaksanakan PT merupakan inisiatif penuh tenaga pendidik. LPM PT tidak menatanya sesuai misi PPM yang sudah dimilikinya. Konsekuensinya, sinergisme PPM suatu PT dan juga antar PT, tidak ditemukan. Oleh karenanya, dampak sistemik kewilayahan tidak terasakan. Manfaat program akhirnya lebih bersifat kasuistik dan individual.

PPM akan memberi dampak signifikan bagi masyarakat internal PT, Pemda dan masyarakat jika dikerjakan secara terstruktur dan sistematis mengacu kepada persoalan, kebutuhan dan tantangan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya Peta Wilayah yang mengandung peta persoalan, kebutuhan atau tantangan di suatu wilayah tertentu (desa, kota, kabupaten atau propinsi) yang disusun bersama. Idealnya, peta tersebut dapat dicek silangkan dengan data Pemerintah Daerah sebelum dijadikan acuan seluruh LPM PT di wilayah yang sama. Selanjutnya, LPM PT wilayah membahas jenis kepakaran dan jumlah pakar yang diperlukan untuk merespons peta persoalan dalam bentuk jenis program PPM. Selanjutnya, tawaran program disampaikan kepada seluruh dosen yang menata kepakaran timnya masing-masing didukung penuh LPM PT wilayah. Namun sangat disayangkan, kondisi ideal semacam itu masih jauh dari harapan.

Pada hakekatnya, tingginya frekuensi pergaulan antara tenaga pendidik dan masyarakat eksternal PT membuka peluang terjadinya peningkatan kemampuan sintesis, pengayaan wawasan dan pemutakhiran iptek di kedua belah pihak. Oleh karena itu, semakin banyak dana dan kegiatan PPM yang dilaksanakan di masyarakat, mendorong semakin membaiknya mutu pendidikan. Ki Hajar Dewantara melalui petuahnya menegaskan – ilmu tanpa praktek itu kosong, praktek tanpa ilmu itu kerdil -. Hal itu merefleksikan situasi nyata di perguruan tinggi dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Disamping itu, melalui darma PPM itu pula manfaat eksistensi PT di wilayah masing-masing akan segera dirasakan masyarakatnya. Oleh sebab itu, disadari atau tidak, darma PPM yang mampu memberikan manfaat langsung PT kepada masyarakat.

PPM menuntut adanya keikhlasan dalam pelaksanaannya. Sebab PPM umumnya terinspirasi dari persoalan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan bukan keinginan untuk mengubah masyarakat melalui inisiatif para dosen PT. Agar para dosen dapat merekam dan merespons persoalan, kebutuhan dan tantangan tersebut, diperlukan keikhlasan untuk mendengarkan suara masyarakat dan menemukan solusinya untuk diimplementasikan ke masyarakat. Tidak adanya sinergisme, kurangnya keikhlasan dan terkotak-kotaknya pelaksanaan PPM PT melahirkan gagasan pembentukan Forum Layanan iptek bagi Masyarakat atau FLipMAS.

Bali yang masyarakatnya telah memiliki budaya bekerja tanpa pamrih atau bekerja dengan penuh keikhlasan, atau yang dikenal dengan NGAYAH dan kesiapan para dosen pelaksana PPM, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat PT untuk bekerja bahu membahu meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, memberi peluang luas bagi pembentukan FLipMAS pertama di Bali. Oleh karena itu, empat Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, LPM PT di Bali, yaitu: Unud-Unmas Denpasar-Undiksha-ISI Denpasar bersama pelaksana PPM PT masing-masing, pada hari Ahad, 25 April 2010 pukul 19.00 wita membentuk FLipMAS Bali dan diberi nama NGAYAH. Pada saat itu disepakati bahwa Ngayah adalah organisasi nirlaba yang bersifat informal. Segala sesuatu yang memerlukan aspek legalitas formal akan didukung sepenuhnya melalui LPM.

Dengan menerapkan prinsip TRISILA -kewilayahan, kebhinekaan dan keikhlasan bermasyarakat-, FLipMAS segera tumbuh di berbagai wilayah. Dan setiap FLipMAS Wilayah wajib menggunakan nama dalam bahasa lokal wilayahnya masing-masing dengan maksud untuk mengajak semua pihak belajar tentangnya. Jika pada suatu wilayah tidak ada bahasa lokal yang dominan maka nama FLipMAS Wilayah menggunakan ikon budaya setempat. Berturut-turut lahir HETFEN Nusa Tenggara Timur, MAMMIRI Sulawesi Selatan, SABILULUNGAN Jawa Barat, JAGADHITA DI Yogyakarta, LEGOWO Jawa Timur.